Kasus Ranggalawe, Kajati NTB Dituding Sekongkol, Kuasa Hukum Ancam Demo

Kasus Ranggalawe Kajati NTB Dituding Sekongkol, Kuasa Hukum Ancam Demo

-Mataram_ Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terancam akan didemo oleh ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) partai Berkarya NTB, H. Darmawan, jika penyidik tidak segera menahan tersangka L. Ranggalawe dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah yang telah dilimpahkan penyidik Polda NTB beberapa waktu lalu itu. Hal itu disampaikan tim kuasa hukumnya, Agus Kamarwan, kepada media ini, kamis (4/7). Agus juga mengatakan, akan mengerahkan masa untuk menggeruduk gedung Adiyaksa tersebut.

Pasalnya, kasus dugaan pemalsuan sertifikat lahan sekitar 4 hektare di kawasan wisata Meang, kecamatan Sekotong Lombok Barat, yang telah dibeli oleh pelapor pada tahun 2000 lalu tersebut telah dilaporkan di mapolda NTB beberapa bulan lalu. Bahkan penyidik polisi telah menetapkan L. Ranggalawe sebagai tersangka dan berkasnya telah dilimpahkan ke penyidik Kejati NTB.

Penanganan kasus tersebut dianggap mengendap cukup lama di jaksa dan tak kunjung di rampungkan (P21). Pihak pelapor menduga ada indikasi persekongkolan antara jaksa dengan tersangka sehingga kasus tersebut selalu molor dan tersangka tidak kunjung di tahan.

“Besok pagi saya bikin suratnya untuk menurunkan masa barang-barang dua ratus tiga ratus (orang),” ancam Agus.  Agus juga menyesalkan sikap kejaksaan yang terkesan menunda terus penanganan kasus tersebut.

“Apalagi yang mau diekspose itu pertanyaannya. Apa ndak cukup dengan gelar perkara yang (telah) dilakukan oleh polda? Kan dia (jaksa) hanya berkewajiban untuk menyampaikan berkas itu ke pengadilan. Persoalan memenuhi unsur materi yang akan didakwaan itu nanti prosesnya di persidangan,” pungkasnya.

Menurut Agus, Perkara yang menjerat kliennya itu telah memenuhi unsur dan telah digelar perkaranya oleh penyidik Polda NTB. Ia berharap kasus tersebut secepatnya untuk di P21 kan mengingat unsur-unsurnya semua telah terpenuhi. 

“Salah satunya adalah membuat keterangan palsu seolah-olah sertifikat itu hilang gitu kan. Padahal sejatinya sertifikat itu tidak hilang dan dia (L. Ranggalawe) mengakui di depan persidangan perdata sudah menyerahkan kepada pihak pelapor (H.Darmawan),” lanjutnya. Atas dasar itulah menurut Agus, menjadi kewajiban kejaksaan untuk segera menyidangkan perkara itu.

“Kalau tidak (segera menyidangkan) kita akan mengambil langkah lain terhadap pihak kejaksaan ini ada apa kan gitu,” cetusnya.

Terpisah, ketua DPW Partai Berkarya NTB, H. Darmawan menuturkan, jika lahan seluas sekitar 4 hektar di kawasan Meang Sekotong yang telah dibelinya tahun 2000 lalu itu telah dibayar lunas olehnya. Ia mengaku telah membayarkan uang kepada sejumlah pemilik lahan dan L. Ranggalawe sebagai pihak yang dikuasakan untuk menjual.

Namun tersangka, L. Ranggalawe membantah telah menerima uang pembayaran dan menuding pelapor yang telah memalsukan tanda tangan di kwitansi pembayaran. Bahkan, sebelumnya L. Ranggalawe menggugat H.Darmawan di Pengadilan namun pihak pengadilan menolak gugatan tersebut. Terlebih setelah keluar hasil uji laboratorium forensik (Labfor) oleh mapolda Bali yang tidak membuktikan adanya indikasi pemalsuan tandatangan L. Ranggalawe pada nota kwitansi pembayaran.

H. Darmawan juga mengancam akan melayangkan laporan tambahan atas dasar pencemaran nama baik karena telah di tuding memalsukan tandatangan kwitansi oleh L. Ranggalawe. Terlebih setelah gugatan perdata yang lakukan oleh L. Ranggalawe ditolak oleh pihak pengadilan. “Kita selesaikan dulu satu-satu pidananya ini. Setelah ini baru kita akan lapor lagi pencemaran nama baik,” bebernya.

Sementara itu, dihubungi via akun whatsapp nya, Kasi Penkum dan Humas kejati NTB, Dedi Irawan, mengaku belum mendapat kabar tentang perkembangan kasus tersebut. “Saya belum dapat info, setelah di cek di Register Pidum oleh Kasi Kantibum tidak ada SPDP perkara atas nama L. Ranggalawe” jawabnya singkat.
Kasi Penkum dan Humas kejati NTB, Dedi Irawan, dikonfirmasi via WA, menjelaskan bahwa, berkasnya baru diterima kembali pasca dikembalikan (P19) beberapa minggu lalu.

"Saya baru dapat info, memang berkasnya sejak dikembalikan (P19) beberapa minggu yang lalu, dan apakah pelimpahan berkas tersebut sudah memenuhi petunjuk jaksa atau tidak, hari senin akan doteliti kembali oleh jaksa peneliti," paparnya.

Menurutnya, P19 atau pengembalian ke penyidik baru 1X, hal tersebut karena ada berkas yang dikerjakan Penyidik  belum.memenuhi syarat yang ditentukan dalam KUHAP yakni syarat materiil dan formil. Apabila dipaksakan P21 tentunya perkara tersebut akan bebas.

"Berhasilnya pembuktian Jaksa dipengadilan tentunya juga keberhasilan penyidik.
Tidak ada istilah main main dalam proses penuntutan.Justru P19 itu merupakan pemantapan untuk kepentingan suksesnya pembuktian di Persidangan," pungkasnya.(N3G)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru