Permohonan Informasi APBDES Kades Ketapang Raya Ditolak

Sidang putusan Komisi Informasi Provinsi NTB terkait publikasi APBDES serta realisasi dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2012 sampai dengan 2018 dengan Lalu Sudirman selaku pemohon dan termohon Kepala Desa Ketapang Raya Keruak Kabupaten Lombok Timur, S. Zulkifli ditolak majelis sidang.

Salah satu pertimbangan majelis yakni adanya ketidaksesuaian legal standing pada syarat formil permohonan, yakni permohonan menyatakan diri sebagai perorangan tetapi juga sebagai kelompok orang. Dalam formulir permohonan informasi publiknya, pemohon mengajukan permohonan sebagai perorangan, sedangkan pada pengajuan keberatan Pemohon menyatakan mengatasnamakan warga (kelompok orang) Desa Ketapang Raya tanpa ada surat kuasa.

Sehingga permohonan pemohon bersifat ambigu dengan legalitasnya sebagai pemohon informasi publik, pengaju keberatan dan pemohon penyelesaian sengketa informasi publik, antara sebagai pribadi (perorangan) dengan sebagai masyarakat (kelompok orang), yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP.

Hal ini menjadikan ketidaksesuaian dalam legal standing permohonan penyelesaian sengketa informasi public. Pertimbangan hukum majelis sebelum memasuki pokok permohonan sesuai Pasal 36 ayat (1)  Publik (Perki PPSIP) adalah kedudukan hukum (legal standing) pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaiam sengketa informasi, dan legal standing termohon sebagai badan public dalam sengketa informasi.

Lalu Sudirman mengaku kecewa atas putusan sidang dan akan melakukan diskusi terlebih dahulu untuk mengajukan banding ke PTUN. “kemumgkinan besar kami akan diskusi terlebih dahulu, karena tahap pertama ini kami salah langkah karena ada kesalahan administratif yang tidak kami duga jadi saya harus mempertimbangan lebih matang lagi kedepannya” tuturnya.

Sudriman sangat menyayangkan ketidak hadiran termohon pada sidang putusan kali ini. “ dengan kehadiran kepala desa kita bisa ngobrol banyak hal dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim” tuturnya.

Hasil Sidang terbuka telah melalui rapat permusyawaratan majelis komisioner yaitu  Hendriadi selaku ketua merangkap Anggota, M. Zaini dan Dachlan A. Bandu masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Nina Susi Herdiyanti sebagai Panitera Pengganti. (ely TM)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru