Sidang Sengketa Informasi Bantuan Ternak Berakhir Mediasi

Sempat ditunda karena pihak termohon mangkir dalam persidangan pertama yang digelar pada Jum’at (14/06/19). Hari ini, Senin (01/07/19). Sidang sengketa informasi dengan nomor register sengketa 010/KINTB/PSI-REG/V/2019 antara pemohon Hamzanwadi terhadap termohon kepala dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan ) Provinsi NTB kembali digelar Komisi Informasi (KI) NTB di ruang sidang KI NTB.

Sidang kedua dengan agenda pemeriksaan awal tersebut, kini dihadiri kedua belah pihak sebelum akhirnya antara pemohon dan termohon bersepakat untuk menempuh jalur mediasi.

Mediasi ini penting dilakukan sesuai dengan Peraturan KI (Perki) nomor 1 tahun 2013 pasal 29 ayat 1 yang menyatakan, pada sidang pertama ajudikasi, majelis komisioner mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mediasi dilakukan di ruang mediasi KI NTB dengan mediator Hendriadi.

Adapun kesepakatan yang dihasilkan dalam sidang tersebut, pihak termohon bersedia memenuhi permohonan informasi yang diminta pemohon. Namun hanya sebatas informasi yang berhak diketahui publik, bukan informasi yang dikecualikan.
 
Termohon yang diwakili Haerul Hadi selaku Kepala Bidang Pembibitan, Produksi dan Pakan Ternak Disnakeswan NTB mengatakan, hanya bisa memberikan informasi terkait nama- nama kelompok ternak serta kelompok sasarannya yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing, baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB, tahun anggaran 2018 se- kabupaten Lombok Tengah. 

‘’Kita hanya bisa memberikan informasi nama- nama kelompok ternak dan sasarannya saja. Sedangkan informasi lain seperti DPA APBD murni maupun perubahan provinsi NTB tahun 2018 untuk pengadaan bantuan ternak kambing seluruh kabupaten se- provinsi NTB, juga nama rekanan atau perusahaan pemenang tender dan PL nya tidak bisa kami berikan karena bersifat rahasia,’’ kata Haerul kepada majelis sidang. 

Sebelumnya, pemohon mengajukan keberatan melalui surat tanggal 21 maret 2019 kepada kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi NTB. Kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat tanggal 14 Mei 2019 kepada KI NTB dan terdaftar di kepaniteraan KI NTB pada tanggal 16 Mei 2019.

Adapun permohonan informasi yang diajukan melalui surat tanggal 6 Maret 2019 adalah, pemohon meminta beberapa informasi terkait  DPA APBD murni maupun perubahan provinsi NTB tahun anggaran 2018, untuk pengadaan ternak sapi maupun ternak kambing untuk seluruh kabupaten se-provinsi NTB. 

Pemohon juga meminta informasi nama- nama kelompok ternak yang mendapatkan bantuan ternak sapi dan kambing, baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD provinsi NTB tahun 2018 se kabupaten Lombok tengah. Tidak hanya itu, pemohon juga meminta nama rekanan atau perusahaan pemenang tender dan PL yang mengerjakan pengadaan bantuan ternak sapi dan kambing tahun 2018, baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD Provinsi NTB bersama dengan kontrak kerjanya dan nama- nama kelompok kerja sasarannya.

Pemohon mengatakan, permohonan informasi tersebut dibutuhkan sebagai bahan diskusi antara kelompok ternak se- provinsi NTB. ‘’Kita butuh informasi itu sebagai bahan diskusi antar kelompok ternak se-NTB, karena masyarakat juga butuh tahu,’’ kata Hamzanwadi selaku pemohon. 

Bertindak sebagai ketua majelis sidang Lalu Ahmad Busyairi didampingi Ajeng Roslinda Motimori dan M Zaini sebagai anggota, serta Nina Susi Herdiyanti selaku panitera pengganti. (luk-tim media).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru