Sidang Sertifikat PRONA/PTSL Kembali Ditunda

Sidang sengketa informasi dengan nomor register 005/KINTB/PSI-REG/II/2019 antara pemohon Hamzanwadi dan termohon kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB kembali ditunda. 

Ditundanya sidang ini karena belum terjalinnya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yakni pemohon dan termohon. Dimana dalam sidang pertama dan kedua yang masing-masing digelar pada 5 dan 14 Maret 2019 hanya dihadiri pemohon saja. 

Dalam sidang ketiga Rabu (27/03) di ruang sidang KI NTB ini merupakan sidang lanjutan ketiga kalinya dengan agenda pemeriksaan pokok perkara oleh majelis sidang antara pemohon dan termohon dalam kasus sengketa informasi sertifikat PRONA /PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018. 

Dalam pemeriksaan pokok perkara ini, pemohon atas nama Hamzanwadi berharap agar termohon yakni BPN Lombok Tengah dapat memberikan dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat dan jumlah jatah pembuatan sertifikat program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk setiap kecamatan dan desa se -kabupaten Lombok tengah. 

"Kami berharap pihak BPN bisa memberikan informasi dan memberikan kami dokumen itu sebagai pegangan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang program PRONA/PTSL Lombok tengah. Jadi jangan persulit kami dalam mendapatkan dokumen. Kami tidak akan salah gunakan sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008," ujarnya dihadapan majelis sidang.

Sementara pihak termohon yang diwakili staf dari BPN NTB, akan segera melakukan koordinasi terkait dengan permintaan pemohon atas dokumen sertifikat PRONA/PTSL yang diminta. 

Sebelumnya pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KI NTB pada tanggal 11 Februari 2019 dan terdaftar di kepaniteraan KI pada tanggal 14 Februari 2019. 

Adapun permohonan yang diajukan adalah permohonan informasi melalui surat tertanggal 22 November 2018 kepada kepala BPN Lombok tengah yakni dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat PRONA/PTSL di tiap kecamatan se-kabupaten Lombok tengah dengan jumlah alokasi disetiap desanya tahun 2016, 2017 dan 2018.

Kemudian dokumen surat penetapan kepala BPN Lombok tengah/ ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan agraria RI, terkait alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk setiap kecamatan dan desa se-kabupaten Lombok tengah.

Surat permohonan informasi yang diajukan pemohon tersebut kemudian ditanggapi pihak BPN Lombok tengah tertanggal 26 November 2018, tentang surat permohonan dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat PRONA/PTSL di tiap kecamatan dan dokumen surat penetapan kepala BPN dan Agraria RI, terkait program pemerintah Pusat khususnya tentang program pembuatan sertifikat tanah PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018. 

Bertindak sebagai ketua majelis sidang yakni Lalu Ahmad Busyairi didampingi Ajeng Roslinda dan M Zaini sebagai anggota dengan panitera pengganti yakni Baiq Ariyani Anggraini. Sidang akan dilanjutkan kembali hingga waktu yang belum ditetapkan. (Luk-tim media).

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru