Termohon Mangkir Sidang KI Ditunda

Komisi Informasi (KI) NTB menunda sidang sengketa informasi permintaan dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat tanah di Lombok Tengah, antara pemohon Hamzanwadi dan termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB.


Penundaan sidang sengketa informasi karena termohon dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB tidak hadir.

Pemohon asal Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur ini, mengajukan 2 permohonan informasi kepada Kepala BPN Kabupaten Lombok Tengah melalui surat tertanggal 22 November 2018 yang lalu.

Dokumen yang diminta adalah Dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat (PRONA/PTSL) dan  surat penetapan Kepala BPN Lombok Tengah/ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan Agraria RI, tentang alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah disetiap desa tahun 2016, 2017 dan 2018.


Selaku pemohon Hamzanwadi mengatakan, ia kecewa atas ketidakhadiran termohon, padahal permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB sudah disampaikan sejak tanggal 11 Februari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 14 Februari 2019.

“Saya kecewa dengan ketidak hadiran termohon dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB,” kata Hamzanwadi.

Pemohon Hamzanwadi berharap termohon dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, dapat  hadir pada sidang sengketa informasi public selanjutnya.

Sidang sengketa informasi dipimpin ketua majelis hakim Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos. dengan 2 anggota majelis hakim, Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt dan Drs. Muhammad Zaini, berlangsung terbuka untuk umum. (Edy)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru