Kasus Nuril Sedot Perhtaian Publik

Kasus Baiq Nuril Maknun perempuan berstatus sebagai tenaga honorer di SMA 7 Mataram menjadi topik hangat yang menonjol tidak saja di tingkat regional, namun mencuat hingga ke tingkat nasional dalam menyidangkan kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Saking gegernya, Menteri Permberdayaan Perempuan dan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka harus turun ke Mataram untuk mendampingi dan mengawal proses hukum yang dijalani Baiq Nuril.

Sebagaimana diketahui, Baiq Nuril staf  honorer di SMAN 7 Mataram, merekam pembicaraan telepon Muslim alias M yang tak lain merupakan atasan Nuril dengan dirinya pada 2012. M merupakan Kepala SMAN 7 Mataram. 

Kasus perempuan berhadapan dengan hukum  seperti kasus Baiq Nuril ini yang menyedot perhatian publik di PN Mataram diakui hakim di PN Maataram, H. Didik Jatmiko.

            Ia yang juga sebagai Humas PN Mataram mengakui,  kasus Nuril bukan hanya diketahui publik dalam lingkup regional tapi juga nasional. Dalam persidangan Nuril ini, kata Didik hakim di PN Mataram selalu menempatkannya pada posisi yang dilindungi hukum. Sehingga Nuril yang diduga sebagai pelaku tak ada tekanan pisik ataupun psikis dari siapapun. PN Mataram melihat kasus Nuril obyektif tak ada tekanan karena sejak awal baik melaui media maupun di masyarakat sudah  disosialisasikan agar berjalan secara normal. “Kita tetap hargai dari sis hukumnya. Kita sebagai  aparat penegak hukumnya menghargai korban dan menghargai pelapor tapi dengan pertimbangan hukum majleis itulah hasil maksimal dan seadil-adilnya,” ujar Didik. 

            Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diinisiasikan oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung diapresiasi positif oleh sejumlah Pengadilan Negeri (PN) termasuk PN Mataram, NTB.  Humas PN Mataram, H. Didik Jatmiko ditemui Jumat (11/8) menyambut baik terbitnya PERMA 3/2017 ini.

            Bagi hakim senior ini beranggapan bukan berarti terbitnya PERMA ini subtansinya dinilai sama dengan kesetaraan gender, namun menempatkan posisi wanita yang tengah berhadapan dengan hukum ssungguhnya sama dengan kaum peria baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. “Saya kira  perlindungan-perlindungan yng sifatnya khusus bagi kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum itu lebih dikedepankan pada PERMA ini,” tukasnya.

            Didik menambahkan, perempuan yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku yang terkait dengan kesusilaan, pelecehan seksual  terkadang tidak dilakukan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menghargai, menghormati kodrat seorang wanita baik sebagai korban maupun pelaku.

            Dalam menyidangkan kasus perempuan berhadapan dengan hukum, kata Didik, PN Mataram selalu mengedepankan aturan. Bahkan sebelum keluarnya PERMA 3/2017 inim PN Mataram selalu menempatkan perempuan baik sebagai pelaku maupun korban pada posisi trbaik. Baik dalam hal perlindungan hak-haknya.

            Dalam menjalankan tugas-tugas penanganan perkara di persidangan, PN Mataram jelas Didik, tidak pernah lepas apalagi menyimpang dari aturan-aturan yang sudah baku ataupun aturan dasar-dasar yang sudah ditetapkan oleh MA. “Pada prinsipnya kita sellau menghargai , menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan seorang wanita. Kita tetap menempatkannya pada posisi yang kita hargai baik ketika perempuan itu menjadi korban ataupun setelah menjadi korban demkian juga statusnya sebagai pelaku dan setelah menjadi pelaku,” ujarnya.

            Menyinggung trend kasus perempuan berhadapan dengan hukum yang disidangkan di PN Mataram, baik sebagai pelaku maupun korban kasusnya tidak terlalu menonjol. Namun kasus anak perempuan  yang menjadi korban meningkat antara 5-10 persen. “Pelaku anak perempuan berhadapan dengan hukum ada, namun tidak terlalu banyak dihadapi oleh PN Mataram, Ujarnya.

            Dijelaskan, PN Mataram menyikapi kasus-kasus perempuan berhadapan hukum dengan lahirnya PERMA 3/2017 ini haruslah dipedomani dan dijalankan sesuai kaidah dan aturan ataupun skema yang sudah ditentukan MA yang tetap mematuhi prosedur Sistem Operasional Prosedur (SOP). “Kalau tidak malah dikatakan nanti inkonstitusional atau hakim yang menyidangkan tak profesional. Yang jelas PN Mataram telah berbuat maksimal dalam menyidangkan berbagai kasus termasuk kasus perempuan berhadapan hukum. Tujuannya, selain meningkakan kinerja sesuai yg telah ditetapkan MA. Selain itu juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyaraat sesuai dengan Perma 3/17 yang mengatur langkah-angkah yang dilakukan dalam mengadili perempuan berhadapan hukum,” ungkas Didik. ( wardi) -03
 

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru