Kasus CPNS K2 Terus Bergulir, Tiga Pejabat Diperiksa

Dompu – Tiga pejabat Pemerintah Kabupaten Dompu sudah digarap Penyidik Polres Dompu terkait laporan dugaan tindak pidana dalam perekrutan CPNS melalui jalur Kategori 1 dan Kategori 2 (K1 & K2), yang dilaporkan oleh komunitas K2 Asli tahun 2005.

Ketiga pejabat yang sudah menjalani pemeriksaan dimaksud yakni Kepala BKD Drs. H. Abdul Haris, mantan Kepala BKD H. Muhammad Syaiun, SH., dan mantan Kepala Inspektorat Drs. H. Tajuddin HIR. Kedua orang yang disebutkan terakhir saat ini menjabat sebagai staf ahli Bupati Dompu, pinta Kapolres Dompu melalui Kasat Reskrim AKP Herman, di Mapolres, Jum`at (06/11). 

Menurut Herman, sejauh ini pihaknya terus mendalami dugaan tindak pidana dalam perekrutan CPNS tersebut. Untuk memperoleh informasi yang valid, ketiga pejabat diatas sudah diperiksa secara intens oleh Penyidik. Selain pemeriksaan tersebut, pihaknya akan menyita dokumen yang diperlukan terkait dengan laporan yang masuk.    

Koordinator komunitas K2 Jimy, mengapresiasi langkah Polres Dompu yang saat ini sedang memproses para pejabat yang diduga terlibat dalam skandal CPNS K1 dan K2.

Pihaknya mendesak Polres Dompu agar penyelesaian proses hukum yang dilaporkan dituntaskan pada November tahun ini, pasalnya sudah jelas pelanggaran atau tindak pidana yang dilaporkannya.

Dengan lahirnya SK CPNS K2 yang sudah dibagikan oleh Bupati Dompu saat itu Drs. H. Bambang M. Yasin, maka Bupati, Kepala BKD dan administrator BKD secara tidak langsung sudah melakukan penyelewengan karena melanggar UU, terutama H. Bambang yang sudah menandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPJM) mengesahkan bahwa dokumen pengusulan CPNS K2 yang berjumlah 390 orang sesuai aturan, padahal tim verifikasi yang dibentuk dan di SK kan oleh H. Bambang sudah merekomendasikan bahwa terdapat 134 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) untuk diusulkan menjadi CPNS. “134 orang cacat hukum” ujar Jimy. Oleh sebab itu lanjutnya, kami mendesak Polres Dompu untuk segera menuntaskan skandal K2, mengingat laporan tersebut sudah dua tahun yang lalu bergulir di Polres Dompu. 

Pentolan K2 Syamsuddin Some angkat bicara, dirinya tidak saja berbicara pada level pidana skandal K2, namun menyentuh dugaan korupsi. Menurutnya, lebih kurang 300 juta anggaran APBD yang digelontorkan untuk membiayai kerja tim verifikasi. Namun, hasil kerja tim verifikasi dianulir begitu saja oleh Bupati saat itu dan Kepala BKD.

Tegas, dirinya menuding bahwa ada nilai korupsi dalam pembongkaran skandal CPNS K2. “Itu ada nilai korupnya jika pemerintah tidak mengakui hasil kerja tim verifikasi tahun anggaran 2014” pinta Some, beberapa waktu lalu. [] - 05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru