Belajar Dari Kasus Rudi Lombok

Beberapa hari terakhir ini jejaring sosial media Facebook khususnya Facebooker asal NTB sedikit dikejutkan dengan berita penahanan seorang pemilik aku Facebook bernama Rudi Lombok oleh Kepolisian Daerah NTB, permasalahan berawal dari beberapa status yang ditulis di wall sebuah forum diskusi bernama Forum Diskusi Membangun NTB (FDMN) yang mengkitisi kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang dikomandoi oleh Taufan Rahmadi.

Kasus ini menjadi semakin ramai dibicarakan setelah beberapa media nasional seperti Kompas dan bahkan TV One pun memberitakannya, terlebih lagi dijejaring sosial Facebook topik ini menjadi tema diskusi yang mendapat banyak sorotan dikalangan pengguna laman yang dibuat oleh Mark Zukemberg itu.

Menurut Kuasa Hukum Rudi Lombok yang kami kutip lewat pemberitaan media ada 3 status yang menyeret Rudi Lombok harus mendekam dibalik jeruji besi, yaitu pertama tentang video promosi pariwisata NTB yang menurut kliennya itu bukan video promosi wisata tapi lebih menonjolkan figur Taufan Rahmadi sebagai Ketua BPPD NTB.

Kedua status tentang anggaran yang ditampilkan diwebsite BPPD dan menurutnya banyak mata anggaran yang di mark up karena jumlahnya sangat besar dan tidak sesuai kegiatannya, dan yang ketiga status mengenai perjalanan promosi wisata ke Dubai Timur Tengah dengan anggaran ratusan juta namun hasilnya tidak ada.

Namun tidak berhenti sampai disitu, ketiga status tersebut mengundang ratusan  komentar anggota FDMN yang cenderung memojokkan pihak BPPD dan menganggap Badan Promosi Pariwisata tersebut hanya menghabiskan uang negara tampa pernah berhasil mengembangkan  potensi wisata NTB.

Kebetulan kami juga mengikuti meski secara pasif ketiga status yang ditulis oleh Rudi Lombok serta membaca ratusan komentar akun yang ikut menyumbangkan buah pikirannya dibawah status tersebut, seingat penulis ada beberapa kali Rudi Lombok menulis komentar yang memang sedikit keluar dari etika dan kepantasan seperti saat menulis kata-kata “Ketua BPPD bodoh, tidak punya otak, kepala ditaruh dipantat” dan kata-kata serupa lainnya.

Menurut Fairuz Abadi, seorang pemerhati sosial media yang juga Kepala Kampung Media NTB, sosial media adalah ruang publik yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang baik dan dengan carak yang baik pula, karena sosial media itu ruang publik maka penggunaan dan peruntukannya harus diatur oleh undang-undang dalam hal ini UU ITE.

“Jika tidak terdapat unsur penghinaan dan perasaan yang tidak menyenangkan maka saya yakin Rudi Lombok akan bebas dan akan dipulihkan nama baiknya melalui proses hukum yang dijalani” tegasnya.

Masih menurut Fairuz, pelajaran yang didapat dari Rudi Lombok itu adalah bagaimana setiap Netizen, Facebooker atau pengguna Dunia Maya punya cara yang bertanggung jawab menyampaikan pendapatnya diruang publik dan jangan berasumsi, menduga apalagi berprasangka sehingga terbentuk opini publik untuk menyalahkan yang belum tentu salah kecuali sudah melalui proses pembuktian yang benar dalam hukum. (Abdul Satar) -01

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru