Kasus Mesum Adik Pejabat Belum Diproses

Beberapa waktu yang lalu, publik di Kabupaten Dompu dihebohkan dengan pemberitaan oleh media cetak lokal yakni penggerebekan terhadap pelaku perbuatan mesum yang dilakukan oleh pasangan illegal, disebuah kamar kos-kosan, di lingkungan Karijawa Utara, Kelurahan Karijawa Dompu, dimana perempuan yang digerebek tersebut berinisial SR, seorang PNS dilingkup RSUD DOMPU sedang asik berbuat mesum dengan suami orang. Diketahui bahwa SR merupakan adik kandung pejabat tinggi di Dompu.

Dalam pemberitaan itu, disebutkan bagaimana kronologis kejadian yang berawal bahwa kedua pasangan tersebut dalam intaian istri pelaku, setelah mereka sudah masuk kamar, aksi penggerebekan pun dilakukan, dimana saat pintu kamar dibuka secara paksa, terlihat tidak sehelai benang pun menyelimuti kedua pasangan, dan SR berada pada posisi diatas perut sang kekasih, sedang asyk menunggangi kuda penikmatnya.

Lebih kurang satu bulan pasca kejadian, belum ada kejelasan proses terhadap SR untuk mempertanggung jawabkan perbuatan amoral tersebut, mengingat SR berstatus sebagai PNS, yang dipahami oleh kita bahwa dalam aturan kepegawaian perbuatan SR adalah bentuk pelanggaran serius atau besar, dan wajib ditindak tegas.

Beberapa hari yang lalu, Direktur RSUD Dompu Dr. Diaz Indarko selaku atasan langsung SR yang dikonfirmasi diruang kerjanya mengakui bahwa SR yang dimaksud dalam pemberitaan media massa benar adalah anak buahnya. Dan informasi tentang aksi lendir kenikmatan tersebut sudah sampai ke telinganya. "Informasi itu sudah ada" kata Diaz.

Atas perbuatan SR, maka akan diproses sesuai aturan PNS yang berlaku. Kalau ada laporan, akan kita proses. Kalaupun tidak ada, maka terhadapnya akan dimintai keterangan dan klarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Kalau dalam proses atau klarifikasi tersebut ada indikasi, maka proses bisa berkembang ke pihak lain untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan luas.

Diakuinya, sejauh ini pihaknya belum melakukan pemanggilan terhadap SR, karena yang bersangkutan tidak ada. "Mau dipanggil bagaimana, orangnya gak ada" cetus Diaz. Dan dalam kasus ini, kita akan mengambil langkah normatif, dimana aturan akan ditegakkan, janji dokter umum tersebut. Kemudian, dengan Bupati, belum pernah dipanggil dan belum pernah dilakukan koordinasi.

Kepala Inspektorat yang dimintai keterangan dalam kasus diatas, Kamis (21/05) dikantornya, mengakui bahwa belum ada laporan yang masuk ke pihaknya, dan belum ada perintah dari atasan (Bupati, red) saya, katanya. Kalaupun ada laporan yang masuk, maka harus dilaporkan dulu ke Bupati, pasalnya menyangkut kode etik dan kepentingan publik. Tidak bisa diinisiasi oleh kami, imbuh Inspektur. () -05

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru