Diduga Palsukan Data Honorer, Tim Verifikasi K1 Dipolisikan


KM Manggelewa - Kemelut kelulusan honorer K1 dan K2, semakin hari kian memanas. Bahkan polemik ini pun kini berujung ke meja penyidik. Kamis kemarin, beberapa orang pentolan Forum Solidaritas Honerer (FHS) 2005. Secara resmi melaporkan tim verifikasi data honorer Pemkab Dompu ke pihak kepolisian.

Didampingi kuasa hukumnya, Anggreana Yudha SH. FSH 2005 sekitar pukul 12. 15 Wita, mendatangi ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Dompu. Tujuannya, melaporkan dugaan pemalsuan data honorer yang dinyatakan lulus pada K1 (Kategori Satu, Red) beberapa waktu lalu. Disela-sela pengambilan keterangan oleh polisi. Anggreana Yudha mengungkapkan, upaya hukum tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk penegakan supremasi hukum. ‘’Indikasinya (Dugaan pemalsuan, Red) jelas mengarah ke persoalan hukum.

Sebagai warga negara yang taat hukum, ya kita tempuh ranah hukum,’’ ungkapknya. Dari data yang dipegang pihaknya. Yudha menuturkan, bahwa persoalan ini bermula dari perekrutan CPNS formasi tenaga honorer K1 tahun 2013 lalu. ‘’Dari sekian orang yang lulus itu. Ada 12 orang yang memalsukan data. Inilah yang kita persoalkan,’’ tuturnya. Dalam laporan polisi dengan nomor LP/86/II/NTB/Res. Dompu, tertanggal 27 Februari 2014 tersebut, pihak pelapor juga melampirkan nama beberapa orang honorer yang telah dinyatakan lulus K1. ‘’Nama-nama ini sebagai sampel saja,’’ kata Anggreana Yudha.

Syamsuddin Some, salah seorang perwakilan honorer di kantor Polres Dompu kemarin menegaskan. Pihaknya, tidak akan pernah gentar memperjuangkan nasib mereka. Ia menilai tim verifikasi Pemkab Dompu tidak realistis dalam melakukan verifikasi. ‘’Yang lulus 12 orang itu. Jelas-jelas melakukan pemalsuan data, kok malah diloloskan. Jelas ini melukai perasaan kami. Ini semua menyangkut masa dean kami,’’ tukasnya.

Dengan kondisi demikian, Some Cs bersama kuasa hukumnya terpaksa menempuh jalur hukum dan melaporkan secara resmi ketua tim verifikasi yakni Sekda Dompu dan mantan kepala BKD. ‘’Para oknum pejabat inilah yang harus bertanggung jawab dihadapan hukum,’’ tegasnya.

 

-(01)

Advertisement

Artikel Terkait

Advertisement

Artikel Populer

Artikel Terbaru