logoblog

Cari

Penahanan Kades Lingsar, Kuasa Hukum Sebut Ada Pembusukan Hukum

Penahanan Kades Lingsar, Kuasa Hukum Sebut Ada Pembusukan Hukum

Penahanan Kades Lingsar, Kuasa Hukum Sebut Ada Pembusukan Hukum Mataram-Pasca transisi pergantian Pejabat Kepala Desa Lingsar yang baru yang dimenangkan Sahyan,

Hukum

Nanang Abdul Hamid
Oleh Nanang Abdul Hamid
19 Agustus, 2019 19:09:45
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 2720 Kali

Penahanan Kades Lingsar, Kuasa Hukum Sebut Ada Pembusukan Hukum

Mataram-Pasca transisi pergantian Pejabat Kepala Desa Lingsar yang baru yang dimenangkan Sahyan, jebakan betmen pun dipasang Mandes  CS yang menyebabkan kades baru ditahan pihak kejaksaan.
Penahanan kades baru desa Lingsar  tersebut berbuntut panjang. Warga desa simpatisan kades baru menyegel kantor desa, dan menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri NTB, hari Senin 19/8, pasalnya pihak kejaksaan dituding menerima uang suap dari Mandes dengan indikasi tidak dilakukan pendalaman terlebih dahulu, dan Mandes yang dilaporkan warga atas penggelapan aset dan APBDES tidak diperiksa apalagi diaudit.

Bion Hidayat, S.H, M.H., kuasa hukum Kades Lingsar menyatakan bahwa, ada indikasi permainan hukum antara Mandes Lingsar dengan pihak kejaksaan sehingga terjadi diskriminalisasi terhadap Kades Lingsar, Senin 19/8.
"Kita akan melakukan aksepsi besok dalam proses peradilan. Aksepsi ini adalah kewenangan diskripsi kejaksaan dalam penanggapan ini tidak sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang undang PPK termasuk dalam hukum pidana dan hukum acara kita, ini sudah inkonstitusional," jelasnya.

Menurut Dion, tindakan Kades Lingsar tersebut tidak termasuk dalam kerugian negara.
"Apa yang dituduhkan kepada Kades Lingsar ini tidak termasuk dalam kerugian negara. Itulah sebabnya saya tekankan kepada pihak kejaksaan dan seluruh Indonesia, silahkan diaudit dulu oleh BPK tentang kerugian negara itu, baru berani menetapkan seseorang menjadi tersangka. Apakah memperkaya diri sendiri, merugikan ekonomi kerakyatan. Harus dikaji secara sistematis melembaga dan secara hukum," tegasnya.

 

Baca Juga :


"Mudah mudahan pejabat Kajari yang baru ini akan menurunkan rekomendasi  penangguhan," harapnya 

Dion juga mengatakan akan melayangkan surat kepada Bapak Presiden RI, Kemenkumham RI, Kejagung RI, hingga  DPRRI bidang Hukum dan Ham untuk melakukan pengkajian kembali persoalan anak negri yang didiskriminasi, dan yang merongrong hukum di Indonesia. 
"Dalam kasus Kades Lingsar ini ada pembusukan hukum dan diskriminalisasi hukum terhadap anak negri," pungkasnya tegas.(N3G)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan