logoblog

Cari

Sidang Perdana Kasus APBDES Ketapang Raya

Sidang Perdana Kasus APBDES Ketapang Raya

Setelah mangkir pada sidang sebelumnya, termohon Kepala Desa Ketapang Raya Keruak Kabupaten Lombok Timur, S. Zulkifli, kini hadir mengikuti sidang sengketa

Hukum

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
13 Juni, 2019 13:52:18
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 23664 Kali

Setelah mangkir pada sidang sebelumnya, termohon Kepala Desa Ketapang Raya Keruak Kabupaten Lombok Timur, S. Zulkifli, kini hadir mengikuti sidang sengketa informasi dengan Lalu Sudirman selaku pemohon. Sidang perdana yang dihadiri kedua belah pihak ini digelar di Ruang Sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, (13/6).

Adapun permohonan informasi yang diajukan melalui surat tertanggal 18 Januari 2019 kepada kades Ketapang Raya yaitu terkait publikasi APBDES, serta realisasi dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2012 hingga 2018.

Dalam sidang yang di pimpin oleh Hendriadi, SE.,ME didampingi Drs. M Zaini dan Dahlan A Bandu, SH.,M.Si selaku anggota, termohon mengaku menolak seluruh informasi yang diminta pemohon. Hal tersebut dikarenakan, termohon beranggapan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak boleh diberikan.

“Menurut saya, yang berhak menerima informasi yang diminta pemohon hanya tim audit dengan surat perintah dari bupati,” jelas termohon yang juga mengaku menolak menandatangi surat permohonan informasi yang diberikan pemohon sebelumnya.

“Karena kalau kita menandatangi surat terima pemohonan informasi berarti kami setuju memberikan informasi yang diminta,” ujar termohon kukuh.

Sementara itu sebagaimana sidang sebelumnya (23/05), pemohon mengangap bahwa informasi yang diminta bukan termasuk dalam informasi yang dikecualikan, melainkan masuk ke dalam kategori informasi publik.

 

Baca Juga :


’’Saya kira ini sebagai bentuk penghindaran. Padahal informasi yang kami minta bukan informasi yang dikecualikan, karena siapapun yang minta harus diperlihatkan kepada masyarakat,’’ ujar pemohon.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 point d menyebut bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik berupa, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Badan Publik tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Setelah melakukan pemeriksaan awal, majelis sidang kembali melakukan sidang dengan agenda sidang lanjutan. Sidang lanjutan, akan diumumkan oleh Nina Susi Herdiyanti, S.Sos selaku panitera pengganti. (novita-tim media)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan