logoblog

Cari

KI NTB Kabulkan Permohonan Informasi

KI NTB Kabulkan Permohonan Informasi

Sidang Komisi Informasi (KI) NTB mengabulkan seluruh permohonan dalam Sidang Putusan Sengketa Informasi kasus  antara Pemohon Hamzanwadi dan Termohon BPN NTB

Hukum

Novita Hidayani
Oleh Novita Hidayani
07 Mei, 2019 14:03:54
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 901 Kali

Sidang Komisi Informasi (KI) NTB mengabulkan seluruh permohonan dalam Sidang Putusan Sengketa Informasi kasus  antara Pemohon Hamzanwadi dan Termohon BPN NTB terkait informasi sertifikat PRONA/PTSL di ruang sidang KI NTB, (7/5). Sidang putusan tersebut hanya dihadiri pemohon, sementara termohon kembali mangkir.

Hamzanwadi selaku pemohon mengaku bersyukur atas dikabulkannya segala tuntutan informasi yang dimintanya oleh majelis sidang. 
“Informasi ini kan informasi public, jadi dengan dikabulkannya permohonan saya masyarakat bias mengakses informasi ini. Dan jika ada kesalahan, masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang,” tutur pemohon.

Pemohon sendiri telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 22 November 2018 kepada kepala BPN Lombok tengah yakni dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat PRONA/PTSL di tiap kecamatan se-kabupaten Lombok tengah dengan jumlah alokasi disetiap desanya tahun 2016, 2017 dan 2018.

Kemudian dokumen surat penetapan kepala BPN Lombok tengah/ ATR BPN Provinsi NTB atau Menteri BPN dan agraria RI, terkait alokasi jumlah jatah pembuatan sertifikat melalui program PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018 untuk setiap kecamatan dan desa se-kabupaten Lombok tengah.

Surat permohonan informasi yang diajukan pemohon tersebut kemudian ditanggapi pihak BPN Lombok tengah tertanggal 26 November 2018, tentang surat permohonan dokumen alokasi jumlah masyarakat yang membuat sertifikat PRONA/PTSL di tiap kecamatan dan dokumen surat penetapan kepala BPN dan Agraria RI, terkait program pemerintah Pusat khususnya tentang program pembuatan sertifikat tanah PRONA/PTSL tahun 2016, 2017 dan 2018.

 

Baca Juga :


‘’Saya sudah terima suratnya. Tapi pihak BPN belum ada itikad baik untuk memberikan dokumen berupa SK yang kami minta. Katanya mereka akan memberikan dokumen itu setelah ada keputusan dari sidang sengketa informasi di KI,’’ jelas Hamzanwadi pada agenda pemeriksaan awal, (14/03).

Namun kini, seluruh permohonan pemohon telah dikabulkan majelis yang diketuai Lalu Ahmad Busyairi didampingi Ajeng Roslinda dan M Zaini sebagai anggota dengan panitera pengganti Baiq Ariyani Anggraini. (novita-luk-tim media)



 
Novita Hidayani

Novita Hidayani

email: hidayaninovita@gmail.com facebook: Novita Hidayani twitter: @yfoundme

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan