logoblog

Cari

Pendataan Korban Dampak Gempa Terindikasi Nepotisme

Pendataan Korban Dampak Gempa Terindikasi Nepotisme

Seklak BPBD Mataram, Warga Yang Tidak Terdata Ada Indikasi Sentimen Kaling Kampungmedia Mataram - Masih banyaknya data susulan korban terdampak gempa

Hukum

Nanang Abdul Hamid
Oleh Nanang Abdul Hamid
27 Februari, 2019 17:37:01
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 2397 Kali

Masih banyaknya data susulan korban terdampak gempa yang belum mengantongi SK Walikota Mataram menjadi atensi sejumlah lurah di Kota Mataram.

Beberapa lurah menyampaikan bahwa masih ada data korban terdampak gempa yang belum masuk di BPBD Mataram, data susulan tersebut adalah sisa yang terlewatkan pada saat pendataan oleh tim. Data data tersebut yang diantar langsung oleh masyarakat. Sedangkan data yang sudah diajukan juga belum semuanya terbit SK, sehingga masyarakat banyak yang menuntut dikelurahan.

BPBD Kota Mataram melalui sekretaris pelaksana (Seklak) Akhmad Muzakki M.S.Pt., menjelaskan bahwa hari terakhir penerimaan data di BPBD terhitung sejak tanggal 15 Oktober dan ditutup sesuai yang di programkan. Untuk pendataan kembali hingga hari ini belum dibuka lagi, Selasa (26/2)

Menurut Muzakki, pelaksanaan pendataan warga terdampak gempa oleh perangkat lingkungan  terkesan pilih kasih bahkan kental nepotisme sehingga masih ada warga yang tidak terdata yang mengakibatkan masih tercecernya data dimasyarakat yang secara berangsur angsur nganter kekelurahan.

"Saya banyak menerima keluhan masyarakat bahwa perangkat lingkungan lebih mengutamakan keluarganya, apalagi warga yang dianggapnya berseberangan dengan kubunya tidak akan didatanya. Indikasi ini terlihat dengan hasil verifikasi yang ditemukan, satu data menjadi 4 usulan. Saya sendiri heran masa lurah tidak tahu data digandakan. dan lebih aneh lagi kalau lurah atau camat ada yang mempertanyakan hal itu, padahal yang memberikan data tersebut mereka. Kami tetap mengacu pada riwayat data yang kami ambil dari Dukcapil sehingga tidak bisa dibohongi,"ujarnya.

 

Baca Juga :


Selain itu diakuinya pula bahwa memang masih banyak yang telah mengantongi SK maupun Buku rekening yang belum terealisasi karena belum adanya pendanaan yang masuk lagi ke BPBD . Sedangkan data yang terakhir pun baru sebagian yang realisasi, jelasnya.

Terkait kemungkinan pendataan ditunggangi kepentingan pihak pihak tertentu, Muzakki menjelaskan bahwa rehab rekon pasca gempa tidak dapat ditunggangi kepentingan siapapun karena ini adalah penanganan bencana alam. "Program rehab rekon ini dipantau dan diawasi langsung oleh pusat. Kalaupun ada yang memanfaatkan situasi ini pasti akan terbongkar", pungkasnya. (N3G)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan