logoblog

Cari

Diskusi Hukum Tipiring Jadi Hukum Keluarga

Diskusi Hukum Tipiring Jadi Hukum Keluarga

Kata Asikin"Hukum Bukan Berdasarkan Tekstual Tetapi Kontekstualnya"   Kampungmedia Mataram - Banyaknya kasus tindak pidana ringan (Tipiring) di tengah tengah masyarakat

Hukum

Nanang Abdul Hamid
Oleh Nanang Abdul Hamid
16 Februari, 2019 08:49:54
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 4794 Kali

Kata Asikin"Hukum Bukan Berdasarkan Tekstual Tetapi Kontekstualnya"

Kampungmedia Mataram - Banyaknya kasus tindak pidana ringan (Tipiring) di tengah tengah masyarakat yang menggiringnya kejeruji besi menjadi sorotan aktifis dan banyak kalangan. Hal tersebut dilihat sangat tidak adil, yang mana sejumlah kasus tersebut lebih banyak menjerat masyarakat kaum dhuafa,  ekonomi lemah dan rakyat jelata.
Hal tersebut memotivasi para pakar hukum dan advokat Se NTB menggelar diskusi khusus perspektif hukum Tipiring dilesehan Sayung Mataram, Jumat (15/2).
Selain dihadiri para advokat senior, acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah mahasiswa fakultas hukum Unram, unsur Kabidkum Polda NTB, dan Dekan Hukum Unram.
Berbagai jenis kasus tindak pidana ringan (Tipiring) dikupas bersama dan solusi yang dapat dirangkai menjadi sebuah putusan hukum yang bersifat kekeluargaan untuk menghindari tergiringnya terdakwa kejeruji besi.

Prof. Dr. Zainal Asikin, Dekan Fak. Hukum Unram sebagai unsur akademisi dalam kesempatan tersebut menjelaskan kesimpulan yang dihimpun dari diskusi panjang tersebut. Kesimpulan tersebut adalah hukum tidak berdasarkan tekstual, namun berdasarkan kontekstual,  artinya peristiwa hukumnya yang harus diperjelas, Kontraktual hukum, dan tidak adanya dasar hukum persidangan diKantor Polisi.
Usai diskusi Asikin menyampaikan kepada media 
Bahwa diskusi tersebut intinya mengupas perspektif hukum Tipiring yang perlu di dispersi atau dinaikkan agar tidak terjadi penumpukan perkara.
"Diskusi ini mengulas seputar tindak pidana Ringan untuk terpidana yang ancaman hukumannya dibawah 2,5 tahun tidak perlu dinaikkan atau didamaikan (Dispersi) agar tidak terjadi penumpukan perkara supaya penjara tidak terlalu penuh hanya karena kasus curi sandal dan ayam. Kasus semacam ini kan dapat didamaikan dengan hukum kekeluargaan dan tetap harmonis", jelasnya. 
Terkait dengan Isyu kondisi hukum saat ini menurutnya pendekatan hukum diNTB cukup baik, hanya asumsi orang menyimpulkan hukum tumpul keatas dengan muatan kepentingan lain. "Buktinya banyak pejabat dijerat hukum",tegasnya.

 

Baca Juga :


Lebih jauh diulasnya tentang UU IT yang dinilai publik sebagai UU kebablasan. Menurutnya penerapan UU IT dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada aratur penegak hukum yang ada, UU tidak harus selalu disalahkan. 
"Ada 3 hal yang perlu di perhatikan dalam penegakan hukum yakni Undang undangnya, Penegak hukumnya, dan kesadaran masyarakat, pungkasnya.(N3G)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan