logoblog

Cari

Tutup Iklan

Bersihkan ASN Korup, Pemerintah Kerjasama Dengan KPK

Bersihkan ASN Korup, Pemerintah Kerjasama Dengan KPK

Pemerintah kian serius dalam membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tindakan korupsi. Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Negara menandatangani

Hukum

kabar solah
Oleh kabar solah
10 Juli, 2018 18:43:13
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 11611 Kali

Pemerintah kian serius dalam membersihkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tindakan korupsi. Bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Negara menandatangani kesepakatan yang isinya melakukan tindakan pemberhentian dengan tidak hormat kepada ASN yang dihukum karena tindakan korupsi dan pemberhentian dari jabatan terhadap ASN yang terindikasi menerima suap/pungli.

Dalam siaran pers yang dimuat di laman Info Publik  menuliskan, kerjasama itu ditandatangani 1 Maret 2018 dan dituangkan melalui Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018. Ini dimaksudkan untuk menuntaskan permasalahan kasus keterlibatan ASN) dalam tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan dalam keputusan hukuman tetap (inkracht).

Menindaklanjuti kerjasama ini, BKN telah melayangkan imbauan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

Imbauan itu meminta PPK menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

 

Baca Juga :


Kedua, PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli.

Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK dan keempat, hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. []



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2018 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan