logoblog

Cari

Media Massa Harus Memahami Undang-undang Pemilu.

Media Massa Harus Memahami Undang-undang Pemilu.

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tengara Bara (NTB) Yan Marli, M. Pd mengajak peserta sarasehan tentang peran media,

Hukum

KIM PROVINSI NTB
Oleh KIM PROVINSI NTB
12 Mei, 2018 10:01:55
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 6885 Kali

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tengara Bara (NTB) Yan Marli, M. Pd mengajak peserta sarasehan tentang peran media, Selasa (8/5) di hotel Golden Palace yang di gagas KPID NTB untuk tidak melakukan siaran tentang pasangan calon, selama masa tenang.

Menurut Yan Marli, Media diharapkan untuk menjaga netralitas sebagai lembaga independen yang dimiliki oleh publik." Media masa cetak dan lembaga penyiaaran harus indipenden dalam siarannya," ujar Yan.

Ketika media menyediakan rubrik khusus maka Media diajak untuk berlaku adil dalan siarannya dan pemberitaannya bagi pasangan calon yang ikut Pilkada.

"Jika didapati ada pasangan calon yang berkampanye di sebuah media massa  dan tidak sesuai aturan dan melanggar maka KPU tidak segan memutus kerjasama dengan lembaga siaran tersebut," jelas Yan.


Yan juga mengingatkan, Kampanye di luar jadwal atau bukan jadwal  kampanye merupakan pelanggaran berat. Pelanggaran itu berupa pelanggaran administrasi dan ada sangsi pidana.

"Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017, Money Politik hukumannya berat. Yang dihukum pemberi, sangat berharap teman-teman media pahami dan pelajari tegulasi dan undang-undang tentang Pemilu," di ingatkan Yan.

 

Baca Juga :


Kemudian Yan juga menjelaskan tentang definisi kampanya. Ucapan selamat dengan menyebut pasangan calon maka itu merupakan devinisi kampanye. " Kampanye adalah memperkenalkan, menyampaikan visi misi, memperkenalkan diri dan menyampaikan informasi merupakan definisi kampanye," jelas Komisioner KPU ini.

Dalam sarasehan yang di isi prlaku media tersebut, berbagai informasi di ingatkan Yan. Sejak ditetapkan (12/2) paslon tidak boleh membuat alat peraga kampanye. Baliho, spanduk dan semua jenisnya tidak boleh dibuat sendiri dan dipublikasikan, melainkan disediakan KPU.

Narasumber dihadirkan dalam sarasehan tersebut antara lain, Yan Marli, M. Pd dari Komisioner KPUD NTB, Komisioner Bawaslu Khuwailid, S. Ag , Anggota Komisioner KIPD NTB,  Fathul Rakhman, S. Kom dan Ketua Ketua KPID NTB Yusron Saudi, S.T., M. Pd.

Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Drs.Tri Budiprayitno, M.Si ,  Ketua KPID NTB Yusron Saudi, S.T., M.Pd. Anggota Komisi Informasi NTB, Panwaslu 10 Kabupaten/Kota di NTB,  insan media seperti media cetak maupun online, TV lokal dan Radio yang ada di NTB. ( Edy)



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan