logoblog

Cari

Tutup Iklan

Somasi Gelar Konfrensi Pers Temuan Dugaan Kecurangan Pelayanan Kesehatan

Somasi Gelar Konfrensi Pers Temuan Dugaan Kecurangan Pelayanan Kesehatan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Masyarakat Transparansi (Somasi) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watc (ICW) menggelar konfrensi

Hukum

EDY IRFAN
Oleh EDY IRFAN
26 September, 2017 15:44:50
Hukum
Komentar: 1
Dibaca: 3254 Kali

Solidaritas Masyarakat Transparansi Nusa Tenggara Barat (Somasi-NTB) bekerjasama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar konferensi pers hasil riset pelayanan publik pada sektor kesehatan di NTB, Senin (25/9) di Lesehan Kemuning Mataram NTB.

Acara ini dihadiri oleh para awak media yang ada di Mataram,  ketua Somasi-NTB Ahyar Supriadi, Johan Rahmatullah dan Egi Primayoga dari ICW.

Dalam konferensi pers tersebut Ketua Somasi-NTB, Ahyar Supriadi, menjelaskan beberapa pengkajian hasil riset dalam dugaan terjadinya kecurangan dalam pelayanan kesehatan di NTB, bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga  negara yang dijamin oleh konstitusi sehingga negara wajib memberikan palayanan dan fasilitas yang memadai bagi setiap warga negara sebagai pihak yang menerima manfaat.

Pelayanan kesehatan gratis telah lama diberikan kepada warga negara yang kurang mampu (JKN-KIS) dengan sistim subsidi silang. Seiring berjalannya waktu, potensi untuk melakukan kecurangan (fraud) baik peserta, penyedia layanan dan penyedia obat telah lama diintip oleh negara. Oleh karena itu, negara mengeluarkan kebijakan untuk mencegah kecurangan tersebut dengan mengeluarkan Permenkes nomor 36 tahun 2005 tentang Pencegahan Kecurangan.

Tujuan riset ini adalah untuk memetakan potensial kecurangan dalam penyelenggaraan program JKN terutama bagi JKN-PBI, menemukan modus-modus kecurangan dan menghitung efesiensi pengelolaan dana JKN-PBI di tingkat Fasilitas Kesehatan dan BPJS.

“Selama bulan dua bulan, dari Februari hingga April 2017, kami telah melakukan riset di Provinsi NTB dengan sampling dua rumah sakit kabuapten/kota yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dengan metode pemantau/peneliti melakukan pengamatan dan pendampingan langsung terhadap pasien PBI di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebagai langkah awal sehingga dilakukan wawancara dan investigasi untuk mengetahui potensi kecurangan dalam implimentasi program JKN-PBI,” tegas Ahyar.

 

Baca Juga :


Sehingga dari metode tersebut ditemukan beberapa modus-modus kecurangan seperti, pasien diduga memalsukan kepesertaan, penyimpangan terhadap standar pelayanan oleh pihak FKRTL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) hufuf I merupakan klaim diagnosis dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana unsur yang tertera dalam Permenkes nomor 36 tahun 2015 tentang pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistim jaminan social nasional dalam pasal 5 ayat 15.

Temuan selanjutnya permasalahan tidak memenuhi kebutuhan obat dan/atau alat kesehatan oleh pihak tenaga medis dan FKRTL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana unsur yang tertera dalam Permenkes nomor 36 tahun  2015 tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan pada sistim jaminian social nasional dalam pasal 6 huruf (a).

“Dari temuan tesebut kami simpulkan bahwa tenaga media mengurangi jatah obat untuk pasien, FKRTL mengurangi masa waktu rawat inap dengan memaksakan pasien pulang sebelum sembuh dan FKRTL menyuruh pasien mencari darah ke tempat lain untuk kebutuhan pasien,” tambah Ahyar.

Dari kajian dan studi tersebut Somasi NTB mengharapkan pemerintah seyogyanya harus mampu mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan, khusus soal layanan kesehatan dan terutama bagi peserta KJN-PBI, mengoptimalkan fungsi pengawasan oleh tim yang ada di masing-masing RSU dan harus adanya Permenkes khusus yang mengatur soal wewenang dan kebijakan secara khusus baik berupa tindakan dan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi pelaku kecurangan. (Edy)



 

Artikel Terkait

1 KOMENTAR

  1. KM. Al_Bajuri

    KM. Al_Bajuri

    26 September, 2017

    semoga rekomendasi dari somasi ini bisa menjadikan pelayan publik di negeri ini khususnya ntb semakin maju


 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright 2008 - 2017 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan