logoblog

Cari

Pembentukan Tim Satgas Koperasi

Pembentukan Tim Satgas Koperasi

“Sesuai yang tercantum pada permen nomor 17 tahun 2015, kalau ada yang berkaitan dengan hukum atau tindak pidana memang kita harus

Hukum

Asrobi Abdihi
Oleh Asrobi Abdihi
19 Maret, 2017 12:45:18
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 9371 Kali

“Sesuai yang tercantum pada permen nomor 17 tahun 2015, kalau ada yang berkaitan dengan hukum atau tindak pidana memang kita harus berkoordinasi dengan aparat penegak hokum diantaranya kepolisian,kejaksaan, Pol PP Ojk,PPATK,Ombudsmen dan satgas-satgas terdekat yang ada di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, namun karna satgas di kota sudah terbentuk  kita akan libatkan diluar satgas kota untuk pembentukan Tim Satgas. Dan ini harus segera dilaksanakan karna kita bisa melakukan pengawasan jika tim ini sudah terbentuk sehingga kita bisa lebih cepat menyelesaikan masalah yang merugikan masyarakat, yang sering mengatasnamakan koperasi tapi sebenarnya itu bukan koperasi”. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi UKM NTB Drs.Sudiarsah,MM usai Rapat Koordinasi dengan Aparat Pnegak Hukum di Hotel Puri Indah Mataram (15/3/2017)
Ditambahkan Sudiarsah, tim pengawasan ini baru dilaksanakan lewat pemerintah dalam 2 tahun ini karna strategi pembangunan dimulai tahun 2015 dan dalam Permen 17 tentang perkoperasian itu tidak melihat kuantitas koperasi namun mengutamakan kualitas koperasi.
Terkait dengan tugas satgas Sudiarsah mengatakan, Jika melihat dari juknis satgas hanya di beri kewenangan mengawasi 5 koperasi yang berpotensi ada masalah terutama yang jual beli uang tetapi pengawasan itu tidak cukup hanya untuk 5 koperasi, semua koperasi yang berbadan hukum harus diawasi karna diatur dalam salah satu pasal di permen tersebut.
“Jadi Tim ini memang harus segera dibentuk agar action kita dalam pengawasan cepat dilaksanakan disamping dilaksanakan oleh internal oleh satgas yang sudah terbentuk”. Ujarnya
Kata Sudiarsah satgas di provinsi beranggotakan 5 orang yakni kepala dinas selaku pengarah, kabid pengawasan selaku ketua dan 3 orang anggota dari unsur dinas, atau apparatur kabupaten kota masing-masing 3 orang sehingga berjumlah semua 35 orang.
Terkait dengan penindakan terhadap koperasi yang bermasalah teruatama kantor cabang yang dibuka tanpa mengantongi izin kewenangan diserahkan ke Bupati dan Walikota sesuai dengan permen. Seperti yang telah dilakukan oleh satgas kota mataram yang telah menutup  4 koperasi.
Adanya usulan atau masukan dalam Rapat Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum agar mecantumkan disamping sanksi administrasi namun juga sanksi kurungan terutama untuk pelanggaran ringan, usulan atau masukan ini terkait adanya koperasi yang telah ditutup namun beroperasi kembali. Tapi jika pelanggaran yang mengarah pidana atau pelaggaran berat nantinya akan diserahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan.
Di Bidang Pengawasan Dinas Koperasi UKM NTB kata Sudiarsah baru satu pengaduan yang diterima dan ini akan segera ditindaklanjuti. Pengaduan lain secara lisan yakni adanya koperasi yang disinyalir merugikan masyarakat atau peminjam, hal ini akan segera di periksa secara lengkap kaitan dengan aktifitas koperasi tersebut, jika nanti mengarah ke pidana akan diserahkan ke aparat penegak hokum yang memiliki kewenangan karna Satgas hanya memberikan sanksi administrasi.
Seperti apa tindakan yang akan di lakukan oleh aparat kepolisian terhadap koperasi yang melakukan tindak pidana, Kanit Tipikor Polda NTB Made Sumardi mengatakan akan menunggu pembentukan satgas yang dibentuk olah Dinas Koperasi UKM NTB, dan nantinya tentu akan turun bersama aparat penegak hukum yang lain. () -03
 

 

Baca Juga :




 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan