logoblog

Cari

Mantan Bupati Dompu Dilaporkan ke Polisi

Mantan Bupati Dompu Dilaporkan ke Polisi

Dompu – Komunitas honorer K2 2005 Asli Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 17 Oktober 2015 resmi melaporkan mantan Bupati Dompu

Hukum

KM. Potu (KMP)
Oleh KM. Potu (KMP)
20 Oktober, 2015 10:42:14
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 16878 Kali

Dompu – Komunitas honorer K2 2005 Asli Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Sabtu, 17 Oktober 2015 resmi melaporkan mantan Bupati Dompu periode 2010-2015 Drs. H. Bambang M. Yasin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Dompu Drs. H. Abdul Haris, Kepala BKN Regional X Bali-Denpasar dan Dedi Mulyadi, staf pengembangan BKD. Mereka dilaporkan dalam dugaan tindak pidana perihal perekrutan CPNS melalui jalur kategori dua (K2).

Sahlan alias Jimy, koordinator komunitas K2 yang ditemui di Taman Dompu Kota, Senin, 19 Oktober 2015, mengatakan bahwa laporan yang diterima langsung oleh Kapolres Dompu tersebut terkait dengan proses pemberkasan 134 orang honorer yang tidak memenuhi kriteria (TMK) administrasi untuk diangkat menjadi CPNS berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang di SK kan oleh Bupati Dompu saat itu.

Dikatakannya, komunitas honorer mensinyalir bahwa pemerintah melanggar regulasi terkait proses K2 dan indikasi pengumpulan uang untuk pemberkasan.

Urainya, sejak proses verifikasi dan validasi awal database K2 Kabupaten Dompu, hingga pada saat pengumuman hasil seleksi tanggal 10 Februari tahun 2013, perjuangan kami terus berjalan untuk melawan kedzoliman pemerintah dengan mengabaikan perundang-undangan yang berlaku terkait rekruitmen honorer K1 dan K2.

Kembali Jimy menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2012 mengenai perubahan kedua atas PP nomor 48 tahun 2005, tentang pengangkatan tenaga honorer, Pemerintah Daerah harus melakukan verifikasi terhadap honorer K2 yang dinyatakan lulus. Pemkab Dompu dalam hal tersebut memverifikasi honorer yang lulus sejumlah 390 orang oleh tim verifikasi bentukan Bupati Dompu dengan SK Tim verifikasi nomor : 800/INSPEKTORAT/2014, dalam lampiran keputusan Bupati tersebut tercantum nama-nama tim dengan keterwakilan unsur pemerintah Kabupaten Dompu, Kepolisian, Kejaksaan, beserta tim pemantau dari honorer.

Dalam verifikasi yang dilakukan di Aula Polres Dompu dan verifikasi faktual yang dilakukan, sambungnya, diputuskan bahwa 265 honorer dinyatakan Memenuhi Kriteria (MK) dan 134 honorer dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) untuk diangkat sebagai CPNS. Dia pun mengutip pasal 6A ayat 9 PP 56 tahun 2012, “Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi CPNS”.

 

Baca Juga :


Namun kenyataannya, mantan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin atau HBY tetap mengeluarkan SK 134 orang honorer yang dinyatakan TMK oleh tim verifikasi. Karena 134 itulah yang menjadi dasar dilaporkanya para pejabat tersebut, ujar Jimy. “Apa artinya dibentuk tim verifikasi yang menelan anggaran daerah kemudian hasil kerja tim diacuhkan begitu saja oleh Bupati dan Kepala BKD” ujarnya.

Oleh sebab itu, kami meminta Polres Dompu untuk menyeret atau menindak para pejabat yang dilaporkan karena mereka terindikasi kuat terlibat dalam tindak pidana. “Jika Polres Dompu tidak mau menindak pejabat yang dilaporkan yang diduga melanggar hukum, maka komunitas K2 akan melanggar hukum” ancam Jimy.

Kapolres Dompu AKBP Brury Soekotjo AP,S.IK melalui Waka Polres Kompol A.A. Gede Agung yang dimintai keterangan perihal laporan komunitas K2 menyampaikan bahwa pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikkan dan sudah memeriksa 4 saksi. “Kasus K2 sudah mulai dilidik dan penyidik sudah menggarap 4 saksi untuk dimintai keterangan” ujar Agung.

Dalam prose penyelidikkan kasus K2 ini, kami sedang mendalami dan mengumpulkan bayak data dan informasi untuk kelancaran prosesnya, kemudian ditengahnya kami belum bisa membuka secara gamblang dikhawatirkan mengganggu proses yang sedang berjalan, tutur Agung. “Kasus ini tetap kami proses” janji Agung. () -01



 
KM. Potu (KMP)

KM. Potu (KMP)

Lahir dan besar di Potu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Senang menulis apapun secara bebas. Email : miftahulyani@gmail.com. Hp. 087866921180. Terinspirasi oleh KM. Bali 1.

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan