logoblog

Cari

KPK vs POLRI: Institusi vs institusi?

KPK vs POLRI: Institusi vs institusi?

KPK vs POLRI adalah: ataukah/ Institusi vs institusi, apakah masalah pribadi, atau penegakan hukum RI kami warga tidak mengerti di bikinkan isu dikacaukan disana sini kami

Hukum

kampung tabiin
Oleh kampung tabiin
12 Februari, 2015 15:33:53
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 8542 Kali

KPK vs POLRI adalah: ataukah/Institusi vs institusi,

apakah masalah pribadi, atau penegakan hukum RI

kami warga tidak mengerti

di bikinkan isu dikacaukan disana sini

kami butuh iformasi yang tidak memihak KPK atau POLRI

akan tetapi institusi tidak mengimejkan diri

menegakkan hukum, membela diri

akhirnya semua jadi begini.

Ada solusi dari warga klas tri!!!

Memasuki dua bulan perseteruan antara kpk dan polri belum ada titik terang kapan berakhir drama yang cukup menyita perharian seluruh warga bangsa ini tidak kalah dari saya tentunya sebagai warga masyarakat klass tri ingin memberikan solusi terkait maslah ini.

Sejauh yang kita dijelaskan oleh petinggi partai, pengamat politik, ataupun DPR baik melalui media elektronik maupun cetak bahwa apa yang terjadi antara KPK dan POLRI bukan masalah institusi KPK maupun institusi POLRI akan tetapi masyarkat melihat ini adalah peseteruan kedua lembaga tersebut. Cara pandang masyarakat berbeda dengan para elit. Masyarkat melihat permaslahan ini dengan sederhana saja tidak perlu dengan berbantah-bantah sampai-sampai mengerahkan pasukan militer (TNI) untuk menjaga gedung kpk, (genting amat kalau TNI dah turun, ini perang namanya).

Masyarakat melihat kasus ini sudah mengarah kepada permaslahan serius kedua institusi tersebut. Untuk menyederhanakan kasus ini kita harus melihat kronologisnya bermula pada saat pengajuan Budi GUNAWAN tanggal 9 Januari 2015 sebagai KAPOLRI ke DPR, tiga hari berselang KPK menetapkannya sebagai tersangka karena dugaan rekening gendut (kok gak rekening kembung, mual-mual kan mudah nyari obatnya di apotek) yang sebelumnya sudah dinyatakan clear oleh pihak kepolisian.

Dengan adanya penetapan tersangka Budi GUNAWAN oleh KPK muncul drma baru yakni penangkapan ketua KPK oleh bareskrim pada jumat 23 Januari 2015 pada saat mengantar anaknya pergi kesekolah. Kalau menurut masyarakat seperti saya melihat feomena ini sudah tidak pass! (dimana tidak pass KPK atau POLRI), dua-duanya.

Sederhanya dari kedua lembaga penegak hukum sepertinya tidak saling bahu-membahu atau dukung-mendukung dalam rangka penegakan hukum bisa kita lihat kenapa tidak ada komunikasi dengan petinggi KPK terlebih dahulu oleh petinggi POLRI untuk mendukung segala langkah KPK untuk menyelesaikan kasus rekannnya BW dilain pihak bahwa POLRI akan segera menangkap rekan komisi KPK yang diduga sebagai tersangka (akan tetapi dirahasiakan dahulu dong kabur komisnya nanti!) karena dalam hal ini KPK sedang menangani kasus calon KAPOLRI yang sedang dalam status tersangka dan yang namanya status harus di clearkan dulu supaya informasinya diup to date.

Sehingga setelah permaslahan satu selesai di lanjutkan oleh polri dengan penangkapapan siapapun yang diduga melakukan tindak pidana dari komisioner KPK setelah maslah Pak Budi di clearkan KPK untuk menindak lanjuti laporan dari masyarakat, dak ini penegakan hukum? (inilah penegakan hukum sebenarnya jangan menegakkan hukum tanpa ada yang di tegakkan sama sekali!, tapi itu telah terjadi).

Mengapa tidak masyarakat menganggap ini adalah permasalah kedua institusi ketika calon KAPOLRI ditetapkan tersangka selang beberapa hari ketua KPK (Bambang Wijianto) menjadi tersangka oleh bareskrim. Laporan pengaduan terhadap selururuh komisioner KPK sendiri bahkan sampai saat inipun trus bertambah dengan masuknya laporan terakhir ke kebareskrim terhadap deputi pencegahan KPK John Budi maka lengkaplah apakah semua akan dijadikan tersangka bersamaan dengan tersangkanya calon KAPOLRI. (waw seru!)

Mengenai laporan Hal ini patut kita dukung oleh masyarkat artinya dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian berarti kesadaran akan hukum sangat baik dan kepolisianpun harus memperoses semua jenis laporan yang masuk dari masyarakat tanpa pandang bulu hidungnya. (He he he) Akan tetapi yang penting di ingat jangat merusak kepercayaan masyarakat kepada kedua institusi dengan memainkan perlawanan yang bisa dilakukan dengan tanpa perlawan kami percaya hukum, maka yang paling penting ketika masalah Pak Budi Gunawan diselesaikan KPK, baru semua laporan itu diperoses oleh POLRI jangan saling proses (waduh kayak jeruk makan jeruk dong! Loo saya makan apa? He he he).

Ketika komunikasi antara sesam penegak hukum terjalin dengan baik maka hal-hal yang kesannya saling balas-balasan, saling proses antara KPK dan POLRI dalam keadaan yang bersamaan tidak terjadi sehingga maslah hukum yang satu dapat clear dengan baik karena gimanapun dengan kejadian seperti tersangkanya calon KAPOLRI harus betul betul clear di KPK dulu karena Pak Jokowi-kan setiap orang-orang yang diangkatnya selalu bersih di KPK (bukan begitu!). Kalu hal ini dihalangi (anggap lah begitu) oleh kepolisian ini akan merugikan POLRI sendiri apabila kapolrinya korup dan apabila bersih oleh persangkaan KPK maka KAPOLRI kredibel dalam menjalankan tugasnya (Mantap!!!).

 

Baca Juga :


Akan tetapi sebaliknya ketika terjadi misskomunikasi antara para petinggi KPK dan petinggi POLRI maka keadaan inialah yang terjadi dimana yang seharusnya kita ingin percepat pelantikan Budi Gunawan sebagai KAPOLRI dengan predikat comlaud (kayak IPK orang kuliahan aja) tapi justru ada halangan yang tujuannya hamper sama yakni membaikkan kedua institusi dari oknum justru malah menjadikan POLRI belum memiliki kepala yang memimpinnnya (seperti anak ayam kehilangan induk).

Sedangkan POLRI butuh segera hal itu dan menurut saya komunikasi kedua lembaga itu harus ada karena mereka sama-sama penegak hukum, mana yang prioritas segera dituntaskan dan POLRI berkewajiban membantu KPK dalam penangan hal ini bukan malah sebaliknya (ya itung-itung sambil menunggu KPK membacakan putusan untuk Budi Gunawan, baru kemudian di tangkap oknum KPK yang di duga bersalah itu) kenapa demikian karena gimanapun KPK sudah memiliki ketua sedangkan POLRI belum! dan inilah yang menurut saya perlu didahulukan prosesnya dengan semangat saling bahu-membahu antara penegak hukum. [] - 01


 


 


 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
kampung tabiin

kampung tabiin

lalu matul arifin alamat : kampung tabiin kalijaga aikmel hp: 087865405242 disarankn masuk kamung media oleh km namada. email : matularifi@yahoo.com/matularifin@gmail.com

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan