logoblog

Cari

Ahli Waris Tanah Redistribusi Minta Di Kambalikan

Ahli Waris Tanah Redistribusi Minta Di Kambalikan

KM RUNGGU-M Saleh Bakar ahli waris tanah Popo, desak pemerintah Kabupaten Bima untuk memfasilitasi agar tanah Popo dikembalikan kepada para ahli

Hukum

KM Monggo Runggu
Oleh KM Monggo Runggu
22 Juni, 2014 15:14:42
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 8416 Kali

KM RUNGGU-M Saleh Bakar ahli waris tanah Popo, desak pemerintah Kabupaten Bima untuk memfasilitasi agar tanah Popo dikembalikan kepada para ahli waris maupun pemilik tanah yang sebenarnya

            M Saleh selaku ahli waris  menceritakan bahwa tanah Popo berasal dari tanah kerajaan. Pada tahun 1964, turun ketentuan Landreform  (tanah Redistribusi). Tanah Popo itu berlokasi di So Tolowoha Desa Waworada Kecamatan Langgudu. “Tanah  dari kerajaan dibagikan kepada rakyat yang miskin, termasuk orang tua saya Bakar Bin Daud,” jelas M Saleh di Runggu Minggu kemarin.

          Kata dia lagi, sejak tahun 1964 sampai 1971 tanah seluas 0.50 Are  digarap sendiri. Namun  pada tahun 1971, saat itu Kepala Desa Waworada M Saleh Hasan meminta kepada seluruh pemegang tanah Popo  seperti untuk mengembalikan tanda bukti kepemilikan berupa kupon, surat putih dan hak kepemilikan tanah. “Alasan Pak Kades untuk dijadikan bahan pengusulan penerbitan sertifikat. Maka orang tua saya. (Bakar Bin Daud, Red) menyerahkan surat-surat itu,” urai Saleh.

           Cerita dia lagi bahwa pemilik tanah Popo itu ada 14 orang seperti Duru Ama Mia, Ismail Doro, Arsyad Hamu, Ali Anak Le, Ta Anak Su, Bedu Ama Jaleha, Bakar Daud, Nur Ama Seman, Ibrahim Sagih, Amin Londe, Husen Pua Daud, Faku Ama Sudin, Abu Ama Said dan Mustafa Yusuf menyerahkan surat bukti kepemilikan tanah Popo itu, namun sampai sekarang belum keluar sertifikatnya. “Surat-surat kepemilikan diambil, termasuk tanah Popo juga diambil dan digarap hingga sekarang,” ungkap M Saleh yang di amini Chandra asal Desa Lido.

 

Baca Juga :


          Di cerita lagi oleh M Saleh , dari 14 warga Waworada yang mendapatkan jatah tanah Popo itu, setiap orangnya mendapatkan tanah seluas 0,50 are. “persoalan ini sudah kami gugat, dan bahkan sudah diperiksa oleh Kepala Sub Ketertiban Umum pada kantor Bupati Kepala daerah Tingkat II Bima, Sumarsono. SH pada tahun 1999,” cerita M Saleh.

          Dari hasil pemeriksaan Pak Sumarsono itu, bahwa M Saleh  Hasan mengaku bersalah. Akan tetapi, tanah Popo  (Tanah Redistribusi. Red) yang digarapnya itu belum juga dikembalikan kepada para pemiliknya.  “Kami berharap agar Bupati Bima mau meluruskan kasus tanah milik kami yang telah dirampas oleh oknum kades waworada bersama konco – konconya itu,” Desak M saleh. (Ris) - 05



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan