logoblog

Cari

Konflik Agraria, Warga Pertanyakan Dualisme SPPT

Konflik Agraria, Warga Pertanyakan Dualisme SPPT

KM-Madapangga—Kasus agraria yang muncul di desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima-NTB, berpotensi akan menjadi pemicu konflik. Sekitar 10 hektar lahan pertanian

Hukum

KM Madapangga
Oleh KM Madapangga
19 Juni, 2014 17:16:12
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 7236 Kali

KM-Madapangga—Kasus agraria yang muncul di desa Woro kecamatan Madapangga kabupaten Bima-NTB, berpotensi akan menjadi pemicu konflik. Sekitar 10 hektar lahan pertanian yang disengketakan oleh pihak pemerintah desa Woro dan warga, karena adanya dualisme kepemilikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Persoalan itu mencuat setelah 19 orang warga Woro datang membayar pajak di kantor desa. Namun petugas juru pungut pajak menolak karena pajak tanah dimaksud adalah milik pemerintah desa.

Beberapa tahun sebelumnya, pemilik lahan tetap melaksakan kewajiban membayar pajak. Namun di tahun 2014 ini, tanah yang merupakan warisan dan tercatat dalam SPPT sebagai tanda wajib pajak, tiba-tiba diklaim oleh pemerintah desa.

            Selain SPPT yang dipegang sekian tahun lamanya, mereka mempertanyakan dasar munculnya SPPT kedua dalam satu obyek (lahan) tersebut. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga penyuara aspirasi masyarakat setempat, akhirnya menengahi persoalan itu.

Ketua BPD Woro Muhtar mengatakan, berdasarkan aspirasi warga tersebut, bahwa tanah mereka diklaim oleh pemerintah desa. Hal ini adanya bentuk penolakan atas wajib pajak warga atas hak kepemilikan tanah. “Persoalan ini, sudah kita koordinasi dengan Camat Madapangga,” katanya setelah menemui Camat Madapangga, Selasa pekan lalu.

 

Baca Juga :


Menurut Muhtar, beberapa tahun silam, bahwa tanah tersebut dipinjam pakai untuk dikelola oleh staf desa sebagai tanah jaminan. Karena status kepemilikan tanah secara sah adalah punya warga. “Ini berdasarkan hasil survei Badan Pertanahan Negara (BPN). Bahkan kepemilikan hak tanah itu teregistrasi di BPN,” tandasnya.

            Camat Madapangga Asikin S.Sos juga membenarkan bahwa tanah jaminan untuk Kaur desa Woro adalah tanah milik warga dimaksud. “Saya baru mengetahui setelah mendapat informasi dari BPD adanya persoalan tersebut,” ujarnya.

“Untuk lebih jelasnya, saya akan ke lokasi (desa Woro,red),” lanjut Asikin dan berjanji akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan cepat.(sri) - 05



 
KM Madapangga

KM Madapangga

"Kesalahan bukan berarti kita tak mampu merubah sesuatu yang menjadi tujuan hidup" Ketua : Rini Suryani Anggota : Habe, Muhsen, Suharmini, Muhdar email : kmmadapangga@ymail.com Handphone : (+62) 85253570847

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan