logoblog

Cari

Hukum dan Keadilan Masyarkat

Hukum dan Keadilan  Masyarkat

Tampaknya kepercayaan terhadap penegak hukum sudah dalam titik nadir. Orang miskin terlalu mudah mendapatkan hukuman orang kaya sulit mendapatkan hukuman. Bila

Hukum

KPID NTB
Oleh KPID NTB
22 Mei, 2014 08:20:34
Hukum
Komentar: 1
Dibaca: 33658 Kali

Tampaknya kepercayaan terhadap penegak hukum sudah dalam titik nadir. Orang miskin terlalu mudah mendapatkan hukuman orang kaya sulit mendapatkan hukuman. Bila hukum semakin tidak dipercaya kekacauan tinggal menunggu waktu

Tidak ada yang lebih jahat ketimbang penegakan hukum tanpa keadilan. Hukum tanpa keadilan ibarat tubuh tak bernyawa. Pasal-pasal pada secarik kertas tidak bermakna apa-apa. Pasal-pasal mati.  Keadilan lebih dari sekadar nyawa bagi dokumen hukum. Institusi penegak hukum pun sepatutnya bernyawakan keadilan. Semua proses yang terjadi pada institusi itu harus bernapaskan keadilan. Proses yang terjadi bukan sekadar memenuhi proseduralitas dan formalitas legal.  Formalitas dan proseduralitas legal sekadar sarana bagi keadilan. Apabila sarana itu dipakai untuk melukai rasa keadilan, tidak ada pilihan lain: keputusan politik harus dijatuhkan berdasar doktrin kedaruratan.

Dalam menegakkan keadilan inilah, terjadi silang sengkarut yang problematik, khususnya dalam realisasi praksisnya di lapangan politik. Seringkali fakta yang telah diletakkan penyelidikan hukum bisa berubah sekejap saja menjadi fakta politik yang kebal hukum. Disamping juga tidak sedikit aparat penegak hukum seringkali memainkan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadikan hukum semakin menjauh dari idealitas yang tertuang dalam teks hukum. Gejolak politik, mau tidak mau, menjadi faktor paling dominan yang telah meletakkan hukum dalam hukum rimba yang saling menerkam satu dengan lainnya, bahkan antar penegak hukum itu sendiri. Untuk itulah, gejolak politik dan sosial yang berpengaruh kuat atas problematika hukum, haruslah disingkap dengan kritis lewat pintu analisis filsafat hukum.

Masyarakat kita pada umumnya sangat sederhana dalam pola pikirnya, terutama dalam masyarakat adat yang hanya mampu mengucapkan kalimat yang singkat saja, yaitu nyuwun adil (minta keadilan). Bahkan mitos yang pernah berkembang dan pernah kita dengar di masyarakat adalah “kapan datangnya ratu adil”. Itu menunjukkan bahwa keadilan adalah sesuatu yang bersifat mendasar dalam kehidupan seorang manusia dan karena itu pula
masalah yang juga paling mendasar ialah bagaimana “ukuran keadilan” itu sendiri.

Memang ada bermacam-macam teori dan pandangan mengenai hukum dan keadilan yang dapat kita pelajari, namun pertanyaan praktis yang timbul adalah: Apakah anggota masyarakat yang meminta keadilan mendapat perlakuan dan pelayanan secara wajar oleh polisi, jaksa dan hakim? Apakah polisi, jaksa dan hakim melayani anggota masyarakat tersebut secara jujur dan tidak memihak? Apakah proses penangkapan, penahanan, penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan tidak menyimpang dari asas praduga tidak bersalah dan perlindungan hak asasi manusia? Apakah proses tersebut tetap berada pada
bingkai atau pigura hukum? 

 

Baca Juga :


Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Perspektif keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selalu mengartikan bahwa setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Inilah menyulitkan memaknai “keadilan” dalam suatu proses hukum. Seorang yang haknya telah dilukai dalam suatu kejahatan tentunya akan kecewa sekali ketika mengetahui bahwa si pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang ringan. Si korban sudah pasti menghendaki hukuman yang seberat-beratnya untuk si pelaku [] - 05



 
KPID NTB

KPID NTB

Komisi Penyaran Indonesia terbentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran KPID NTB alamat : Jalan Udayana No. 14 Mataram Tlp. (0370) 644262 Email: ntbkpid@gmail.com; kpid_ntb@yahoo.com (L. Aries Zulfikri Hp. 087864922703)

Artikel Terkait

1 KOMENTAR

  1. KM Bolo

    KM Bolo

    22 Mei, 2014

    terkesan sprti syairnya lagu bang H Rhoma Irama,,,, "Yang Kaya makin kaya, yang miskin makin miskin"... artinya, yg lemah terkesan gampang ditindas, yg kuat pun sebaliknya dari itu....


 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan