logoblog

Cari

Kejari Tegaskan Tak Lepas Tangan Soal Alkes

Kejari Tegaskan Tak Lepas Tangan Soal Alkes

KABUPATEN BIMA - Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB membidik kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan  (Alkes) Kabupaten Bima. Kendati demikian, Kejaksaan

Hukum

Alva Genoveva
Oleh Alva Genoveva
26 Maret, 2014 22:12:54
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 4672 Kali

KABUPATEN BIMA - Saat ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB membidik kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan  (Alkes) Kabupaten Bima. Kendati demikian, Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima tidak lepas tangan terkait persoalan itu.

Kepala Kejari Raba Bima melalui Kasi Pidsus, Indarawan Pranacitra SH mengatakan, pihaknya tetap mendalami kasus senilai Rp 6,7 miliar tersebut. Mengumpulkan semua alat bukti yang ada. “Kasus ditanggani Kejati, bukan berarti kami tidak dilibatkan,” katanya.

Hasil pendalaman tersebut kata dia, menjadi dokumen dan alat bukti tambahan, upaya menyelesaikan kasus tersebut. Tidak menutup kemungkinan data-data tersebut dibutuhkan Kejati. “Ketika kami dimintai data, kami tinggal berikan,” tuturnya.

Pengalaman selama ini lanjut dia, tidak jarang kasus yang ditangani Kejati, ikut melibatkan tim dari Kejari. Untuk itu, pihaknya harus menguasai persoalan yang dimaksud.  “Kalau sudah paham seperti apa kasusnya, kami tidak akan kebablakan,” jelasnya.

Kepala Kejati (Kajati) NTB, Sugeng Pudjianto menegaskan, memang ada informasi yang diterima kejaksaan terkait pengadaan alkes. Namun, pihaknya belum menindaklanjuti, karena masih mengkaji adanya indikasi penyimpangan.

’’Sudah ada informasi. Kami masih kaji. Laporan itu pasti kami tindaklanjuti,’’ kata Sugeng.
Sugeng mengaku, informasi itu diterimanya melalui pesan singkat. Dalam pesan singkat itu berisi dugaan penyimpangan pengadaan alkes. Salah satu yang diungkap Sugeng yakni alkes itu diduga barang rakitan.

 

Baca Juga :


’’Anggaran pengadaannya sekitar Rp 6,7 miliar. Diduga itu barang rakitan,’’ jelasnya.
Informasinya, pengadaan alkes berlangsung tahun 2009. Barang-barang yang dibeli menggunakan anggaran sebesar Rp 6,7 miliar diduga tidak sesuai spek.

Barang yang dihajatkan untuk alkes Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bima merupakan merek Cina. Hingga saat ini, alkes belum bisa digunakan untuk kebutuhan RSUD yang berlokasi di Desa Sanolo, Bima.

Sugeng mengatakan, jika memang perkara tersebut belum ditangani, pihaknya akan koordinasikan dengan Kejari Bima. Apakah mereka sanggup atau tidak menangani perkara tersebut.
’’Jika tidak kami usut. Tapi kami harus pastikan, apakah mereka sudah puldata atau tidak, sejauh mana penanganannya,’’ tandas  Sugeng.[] - (01)

Foto Berita : Ilustrasi



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan