logoblog

Cari

Polemik Bantuan Polikultur KPDT

Polemik Bantuan Polikultur KPDT

Arifin: Ada Indikasi Tidak Transparan KM Bali 1-Polemik tentang Dana Bantuan Polikultur yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) sepertinya belum

Hukum

KM. Bali 1
Oleh KM. Bali 1
02 Februari, 2014 08:25:22
Hukum
Komentar: 0
Dibaca: 6490 Kali

Arifin: Ada Indikasi Tidak Transparan

KM Bali 1-Polemik tentang Dana Bantuan Polikultur yang diberikan oleh Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (KPDT) sepertinya belum berakhir. Kali ini KM Bali 1 berhasil mengorek pernyataan dari seorang anggota lembaga anti Korupsi yang disebut-sebut oleh Wahidin sebagai orang yang pernah menyarankan kepada dirinya untuk memindahkan dana Bantuan Langsung dari Kementerian tersebut ke rekening pribadi Ketua Kelompok atas nama Baharuddin.

Selain itu dugaan adanya pertemuan khusus antara Wahidin sebagai Ketua Tim Teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Dompu, Arifin, dan Ketua Kelompok yakni Baharuddin untuk membahas tentang pemindahan dana tersebut dari rekening kelompok ke rekening pribadi Ketua Kelompok juga dibenarkan oleh Arifin sendiri.

Arifin menjelaskan, saat itu sekitar minggu terakhir Bulan Desember 2013, memang ada pertemuan antara dirinya, Wahiddin, Baharuddin, Bendahara Kelompok dan pihak salah satu Bank Syariah Bima. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menerima pencairan dana tahap kedua sebesar Rp. 350 Juta dan membahas pemindahan dana tersebut untuk memudahkan mobilisasinya saat belanja bibit Rumput Laut di Makassar.

 

Baca Juga :


Selain itu, Arifin juga menuding bahwa Pihak Dinas Perikanan dan Kelautan tidak transparan.”dalam pertemuan itu, Wahiddin menginginkan untuk memindahkan dana tersebut ke rekening Dinas dengan dalih pengamanan. Namun, saya mencegahnya. Akhirnya setelah didiskusikan, diputuskanlah dana tersebut agar dipindahkan ke rekening ketua kelompok atas nama Baharuddin”, jelas Arifin saat diwawancara Kampung Media kamis (23/01) lalu.

Namun, dirinya membantah bahwa pemindahan dana ke rekening pribadi Ketua Kelompok tersebut merupakan ide yang di tawarkannya. Saat ditanya tentang hasil investigasi pihaknya tentang kualitas bibit yang dibeli oleh pihak kelompok dan diawasi oleh dinas dirinya membenarkan adanya bibit yang busuk atau rusak sehigga tidak layak tanam. “menurut saya jika skala kerusakan hingga 15 % maka dapat dipastikan program penanaman rumput laut dengan metode polikultur ini akan gagal”, ungkap Ketua Lembaga Masyarakat Anti Korupsi NTB (Elemaka).[Ozyra]



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan